Dalam demokrasi Indonesia, ada satu keyakinan yang nyaris menjadi dogma: semakin banyak partai dalam koalisi, semakin besar peluang menang. Keyakinan ini lahir dari pengalaman empiris, koalisi besar cenderung membawa basis pemilih yang lebih luas. Tapi data Pilkada Serentak 2024 membongkar dogma ini. Dan yang membongkarnya adalah dua kasus paling spektakuler di seluruh Indonesia.

I. DKI Jakarta: 14 Partai Dikalahkan oleh 2 Partai

Mari kita mulai dari kasus paling menarik: Gubernur DKI Jakarta. Dalam pertarungan tiga pasangan calon, terdapat dinamika yang luar biasa:

• Paslon 2 (Ridwan Kamil & Suswono): Didukung 14 partai — PKB, GERINDRA, GOLKAR, NASDEM, GELORA INDONESIA, PKS, PKN, GARUDA, PAN, PBB, DEMOKRAT, PSI, PERINDO, PPP. Ini adalah koalisi raksasa, nyaris mencakup seluruh spektrum politik Indonesia.
• Paslon 3 (Pramana Anung & Rano Karno): Didukung hanya 2 partai — PDI Perjuangan dan Hanura.
• Paslon 1 (Dharma Pongrekun): Kandidat independen dengan 677.468 pendukung.

Hasilnya? Paslon dengan 2 partai mengalahkan paslon dengan 14 partai. Ini adalah pembuktian paling dramatis bahwa jumlah partai bukanlah penentu kemenangan. Ridwan Kamil sebagai figur nasional yang populer, mantan Gubernur Jawa Barat, dengan dukungan koalisi yang nyaris mencakup seluruh partai di DPR, kalah dari Pramana Anung yang hanya didukung dua partai.

Apa pelajarannya?

1. Pertama, figur dan narasi kandidat lebih penting daripada jumlah partai pendukung.
2. Kedua, koalisi yang terlalu besar bisa justru menjadi bumerang—pemilih mungkin melihatnya sebagai bukti oportunisme, bukan komitmen ideologis.
3. Ketiga, dinamika lokal DKI Jakarta memiliki logika tersendiri yang tidak bisa dimengerti hanya dari aritmatika partai.

II. Papua: 15 Partai Dikalahkan oleh 1 Partai

Kasus kedua yang tak kalah mengejutkan terjadi di Papua:

• Paslon 1 (Matius Fakhiri & Aryoko): Didukung 15 partai — hampir seluruh partai nasional bersatu di belakangnya.
• Paslon 2 (Benhur Tomi Mano & Yermias Bisai): Didukung hanya 1 partai: PDI Perjuangan.

Hasilnya? Satu partai mengalahkan 15 partai.

Ini adalah anomali yang luar biasa. Benhur Tomi Mano, dengan dukungan minimal, memenangkan jabatan Gubernur Papua. Bagaimana ini terjadi?

Jawabannya terletak pada konteks lokal Papua. Di wilayah seperti ini, faktor kedaerahan, jaringan klan/klan/suku, dan figur tokoh jauh lebih penting daripada struktur partai nasional. Koalisi 15 partai mungkin terlihat mengesankan di kertas, tetapi di bilik suara Papua, yang menentukan adalah siapa kandidatnya dan dari mana ia berasal—bukan berapa banyak partai yang mendukungnya.

III. Data Berbicara: Korelasi Lemah Antara Jumlah Partai dan Kemenangan

Mari kita perluas analisis ke seluruh Indonesia. Jika kita memetakan jumlah partai di koalisi pemenang vs yang kalah di level provinsi, pola yang muncul mengejutkan. Pemenang dengan koalisi besar (>10 partai):

Dari sepuluh koalisi terbesar, delapan menang dan dua kalah. Tingkat kemenangan 80 persen. Ini menunjukkan bahwa koalisi besar memang memberikan keunggulan, tetapi bukan jaminan mutlak.

Di sisi lain, koalisi kecil juga bisa menang. Berikut sepuluh koalisi terkecil yang menang:

Yang menarik, enam dari sepuluh koalisi terkecil yang menang menggandeng PDIP. Hanya Maluku, Papua Barat Daya, Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan yang tidak. Ini memberi nuansa bahwa meski PDIP secara nasional mengalami kemunduran, kehadiran PDIP dalam koalisi kecil ternyata masih efektif di wilayah tertentu.

Data ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi linear antara jumlah partai dan kemenangan. Baik koalisi besar maupun kecil sama-sama bisa menang atau kalah. Yang menentukan adalah kombinasi faktor-faktor lain yang jauh lebih kompleks.

Distribusi pemenang pada level provinsi berdasarkan jumlah partai juga menarik untuk dicermati:

Rata rata jumlah partai pemenang pada level provinsi adalah sekitar 7,2 partai. Median berada di rentang 8 hingga 9 partai. Distribusi cukup merata, dari 1 hingga 17 partai. Tidak ada angka ajaib yang menjamin kemenangan.

IV. Tiga Faktor yang Lebih Penting Daripada Jumlah Partai

Analisis ini mengarah pada kesimpulan bahwa setidaknya tiga faktor lebih penting daripada sekadar jumlah partai:

1. Figur Kandidat Popularitas, kredibilitas, dan konektivitas kandidat dengan masyarakat lokal ternyata lebih menentukan daripada struktur koalisi. Dedi Mulyadi di Jabar, Khofifah di Jatim, Bobby Nasution di Sumut, semuanya adalah figur yang sudah memiliki basis dukungan personal sebelum koalisi partai terbentuk.

2. Dinamika Lokal Setiap daerah memiliki dinamika politik yang unik. Di Papua, faktor etnis dan kedaerahan dominan. Di Aceh, partai lokal seperti Partai Aceh memiliki pengaruh yang tidak bisa diabaikan. Di Bali, sentimen keagamaan dan kedaerahan berperan besar. Tidak ada rumus tunggal yang berlaku untuk semua daerah.

3. Momentum Politik Nasional Pilkada 2024 berlangsung di bayang-bayang Pilpres 2024 yang dimenangkan Prabowo Subianto. Koalisi "Gerindra + sekutu" mendapat momentum yang signifikan. Sebaliknya, partai-partai yang berada di posisi oposisi pasca-Pilpres menghadapi arus yang melawan. Momentum ini tidak bisa diatasi hanya dengan menambah jumlah partai dalam koalisi.

V. Implikasi bagi Demokrasi Indonesia

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi cara kita memahami demokrasi Indonesia:

Pertama, pemilih Indonesia 2024 semakin matang. Mereka tidak lagi memilih berdasarkan simbol partai semata, melainkan berdasarkan penilaian terhadap figur dan kinerja. Ini adalah perkembangan yang sehat dalam demokrasi.

Kedua, strategi koalisi perlu direkonseptualisasi. Bukan jumlah partai yang penting, melainkan kualitas dukungan, seberapa kuat mesin partai di lapangan, seberapa dalam jaringan kandidat di komunitas, dan seberapa baik narasi yang dibangun.

Ketiga, demokrasi Indonesia semakin terdesentralisasi dalam karakternya. Setiap daerah memiliki cerita dan dinamikanya sendiri. Partai-partai nasional yang gagal membaca ini akan terjebak dalam ilusi jumlah yaitu percaya bahwa menambah partai dalam koalisi sama dengan menambah suara.

VI. Kesimpulan: Akhir Ilusi

Pilkada 2024 menutup babak ilusi bahwa koalisi besar adalah jaminan kemenangan. Kasus DKI Jakarta dan Papua adalah dua bukti paling spektakuler, tetapi pola ini berulang di ratusan daerah lain di seluruh Indonesia.

Ke depan, strategi politik yang cerdas bukanlah mengumpulkan sebanyak mungkin partai. Strategi yang cerdas adalah memilih figur yang tepat, membaca dinamika lokal dengan akurat, dan memanfaatkan momentum politik nasional dengan cermat.

Seperti kata pepatah: bukan jumlah prajurit yang memenangkan perang, melainkan strategi dan kepemimpinan.